Musrenbang RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 Kabupaten Demak

·

·

Bagikan Berita Ini

Pemerintah Kabupaten Demak menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) RPJMD 2025-2029. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 25 Maret 2025 di Pendopo Satya Bakti Praja dan dihadiri oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah, perwakilan kecamatan, stakeholder, akademisi, perwakilan disabilitas, anak dan perempuan dan media massa.

Kepala Bapperida Kabupaten Demak, Masbahatun Niamah, selaku penyelenggara acara menyampaikan bahwa kegiatan Musrenbang RKPD 2026 bertujuan untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2029 bertujuan untuk menyampaikan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 kepada seluruh pemangku kepentingan serta mendapatkan saran dan masukan untuk penyempurnaan penyusunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.Sebelum pelaksanaan Musrenbang, penyusunan RKPD sudah melewati tahapan Konsultasi Publik Ranwal RKPD dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2025, Musrenbang Kecamatan se Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Februari 2025, dan Forum Lintas Perangkat Daerah dilaksankan pada 3 – 6 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Bupati Demak menyampaikan arah pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2026 berfokus pada “Perwujudan Masyarakat Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”. Bupati menjelaskan bahwa kegiatan Musrenbang bukan hanya sekadar seremonial. Selama 3 – 4 tahun terakhir berbagai aspirasi masyarakat telah diakomodir oleh Pemkab. Meski tidak semua aspirasi dan usulan bisa dilaksanakan di tahun yang sama, tapi Pemkab berupaya maksimal dalam menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Proyeksi anggaran 2026 dipasang di angka 2,6 triliun. Semoga tidak ada perubahan seperti kebijakan pemerintahan pusat untuk efisiensi di tahun 2025. Bupati Demak terus mendorong inovasi-inovasi dalam rangka peningkatan PAD karena dana transfer dari Pemerintah Pusat semakin berkurang. Hal ini dialami oleh seluruh kabupaten/, termasuk Demak yang tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur dan Dana Alokasi Umum Spesific Grant (DAU SG) infrastruktur.

Sementara itu, dalam paparan materi rancangan awal RPJMD, Sekda Demak menyampaikan bahwa permasalahan Kabupaten Demak adalah belum optimalnya pemerataan kualitas, masyarakat menuju standar hidup layak, meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup yang berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, belum optimalnya peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur pembangunan, belum optimalnya ketahanan ekonomi yang produktif, dan masih tingginya tingkat kemiskinan. Sekda Demak menambahkan beberapa pembangunan yang berhasil dicapai selama 4 tahun terakhir diantaranya perekonomian berhasil pulih dari pandemi Covid 19 dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada tahun 2022 hingga 2024, PDRB per Kapita meningkat dari 26,62 juta pada tahun 2023 menjadi 28,3 juta pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil ditekan menjadi 4,75% pada tahun 2024, angka kemiskinan menurun dari 12,01 pada tahun 2023 menjadi 11,89% pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 74,57 tahun 2024.

Melalui sambungan video conference, Ketua DPRD memberikan beberapa masukan dalam proses penyusunan perencanaan. Dalam sambutannya, Ketua DPRD menegaskan bahwa kegiatan musrenbang ini merupakan sarana sinergitas, konsistensi, dan komitmen kepala daerah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Ketua DPRD siap dan tegas untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dengan langkah-langkah strategis dan tepat. DPRD akan mengawal program dan pokok-pokok pikiran yang akan mendalami kebutuhan masyarakat. Diharapkan sektor pertanian dan kelautan menjadi prioritas tugas bersama karena produktifitas yang semakin menurun.

Acara dilanjutkan dengan rembug untuk mengakomodir aspirasi dan masukan masyarakat terhadap RKPD 2026 dan RPJMD 2025-2029.

(PEP/Ais)

Berita lainnya